Standar Pelayanan


17 Juli 2019 15:26:22 | Di Post Oleh DPMPTSP Kota Malang
  1. PERSYARATAN  PERIJINAN.
    1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
      1. Pengisian Formulir ) * bermaterai Cukup
      2. Fotokopi KTP rangkap 2 (dua) dengan menunjukan aslinya
      3. Advice Planning ( AP )  dan untuk IMB Reklame Tetap / Permanen pada ukuran di atas 8 (delapan) m2 yang titik lokasinya di RUMIJA Eksisting
      4. Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua)
      5. Fotokopi kepemilikan / sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari pemilik tanah bila bukan milik sendiri atau Ahli waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia.
      6. Permohonan IMB untuk pemasangan Reklame Tetap yang berada di Rumija Eksisting yang merupakan kewenangan Propinsi wajib melampirkan fotokopi sewa lahan / tanah dari Propinsi
      7. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 ( satu ) serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri
      8. Perhitungan Konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan huruf g dan bangunan reklame dengan ukuran diatas 8 m 2
      9. Perhitungan konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan di luar ketentuan huruf h dan bangunan reklame untuk ukuran media sebagaimana dimaksud huruf e yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidanginya (Sarjana Teknik Sipil dan khusus untuk bangunan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi struktur bangunannya dihitung oleh Sarjana Teknik Sipil Jurusan Struktur / Master Struktur) rangkap 3 (tiga);
      10. Lightdruk atau cetak printer gambar bangunan dengan skala  1: 100 atau 1 : 200 rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) untuk bangunan yang tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dengan melampirkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggungjawab atas gambar rencana bangunan / gambar bangunan tersebut, dalam hal :
        1. Permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP;
        2. Permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan,  tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan,  sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP, atau gambar bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar lainnya;
        3. Permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame baik baru maupun sudah berdiri, gambar bangunan terdiri dari : tampak muka/depan,  tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, pondasi, situasi titik reklame sesuai AP;
      11. Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi bangunan Rumah Sedang / Menengah, Rumah Kecil / Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan  IMB Reklame yang berada di tanah sendiri;
      12. Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL dan / atau ANDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait atau yang membidanginya;
      13. Untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian  Tempat Ibadah persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    

)* Blangko disediakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

2. IJIN PEMASANGAN MEDIA REKLAME

  1. IZIN PEMASANGAN MEDIA REKLAME INSIDENTIL
  1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
  2. Membawa Spanduk, Bagian Baliho, Bagian reklame pada Media Reklame Bando Jalan, Umbul-umbul, Banner dan Reklame Udara untuk mendapatkan legalitas dari BP2T dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai bukti telah mendapatkan izin pemasangan media dan lunas pajak reklame insidentil;
  3. Bagi Izin Reklame Insidentil yang temanya menyebutkan dan / atau tidak  menyebutkan kegiatan / keramaian / tontonan tetapi reklame tersebut ada kegiatan / keramaian / tontonan, wajib melampirkan izin keramaian umum / tontonan atau tanda terima pengurusan izin dimaksud.

b. IZIN PEMASANGAN MEDIA REKLAME TETAP

  1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi Rekomendasi / Persetujuan Titik Lokasi Reklame Tetap yang telah dilegalisir atau dengan memperlihatkan aslinya dan / atau fotokopi IMB Reklame beserta lampiran gambar reklame rangkap 2 (dua);
  4. Gambar reklame dengan skala sesuai kebutuhan (1 : 50, 1 : 100, 1 : 200) disertai dengan gambar titik lokasi dengan skala sesuai dengan kebutuhan (1 : 100 sampai 1 : 1000) rangkap 3 (tiga) lembar, sedangkan untuk Perpanjangan / Daftar Ulang Permohonan Reklame Tetap untuk gambar media reklame dapat berupa foto digital dapat dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar titik lokasi;
  5. Fotokopi Izin Gangguan untuk Media Reklame Tetap yang materi atau temanya menyebutkan perusahaan atau jenis usaha yang berada di Kota Malang;
  6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik lahan (persil) bermaterei cukup untuk reklame yang dipasang pada tanah milik orang lain, sedangkan untuk pemasangan reklame di Rumjia Eksisting yang merupakan kewenangan Propinsi melampirkan fotokopi sewa lahan  / tanah dari propinsi dan untuk pemasangan, reklame di Rumija Eksisting yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Malang pembayaran sewa lahan / tanah dilaksanakan apabila permohonan izin dapat diterbitkan oleh BP2T atau mendapat persetujuan dari Tim Teknis;

3. IJIN USAHA ANGKUTAN

  1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya;
  4. Fotokopi Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  5. Asli Izin Usaha Angkutan yang lama (untuk perpanjangan / Daftar Ulang);
  6. Khusus Izin Usaha Angkutan Baru, dengan pemberlakuan apabila :
  1. Kendaraan baru;
  2. Ganti pemilik / alamat;
  3. Mutasi kendaraan;
  4. Perubahan fisik kendaraan;
  5. Surat kendaraan hilang.

g. Khusus Ijin Usaha Angkutan Baru, dengan pemberlakuan apabila :

  1. Kendaraan baru
  2. Ganti pemilik/alamat
  3. Uji Keur tidak laik jalan
  4. Mutasi kendaraan
  5. Perubahan fisik kendaraan
  6. Surat kendaraan hilang

4. IJIN TRAYEK

  1. Perpanjangan
    1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
    2. Fotokkopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
    3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
    4. Fotokopi Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
    5. Fotokopi Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
    6. Asli Kartu Trayek yang jangka waktunya berakhir (untuk perpanjangan/Daftar Ulang).
  2. Trayek Baru atau Peremajaan Kendaraan
  1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  4. Fotokopi Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  5. Fotokopi Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya.

5. IJIN KERAMAIAN UMUM/TONTONAN

  1. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
  2.    Fotokopi KTP  Ketua Panitia atau penyelenggara yang masih berlaku ;
  3.     Proposal Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan;
  4.     Bukti titipan pembayaran pajak hiburan / tontonan dari Dinas Pendapatan (untuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tiket Penonton);
  5.     Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup.

6. IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

  1. Mengisi formulir pengajuan Izin Persewaan Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Kota Malang bermaterai cukup;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
  3. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup, asli, dan fotokopi rangkap 1 (satu).

7. IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

  1. Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia
    1.       Mengisi Formulir yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  1. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan;
  2. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan:
  3. Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
  4. Daftar Peralatan Perusahaan;
  5. Daftar Pengalaman Perusahaan;
    1.       Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dilegalisir pejabat berwenang;
    2.       Fotokopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
    3.       Fotokopi Akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    4.       Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemiliki/Pimpinan Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
    5.       Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
    6.       Fotokopi ijazah dan pengalaman teknik Pemilik/Pimpinan Perusahaan yang dilegalisir pejabat berwenang;
    7.       Fotokopi ijazah tenaga teknik (minimal Sekolah Menengah Kejuruan) yang dilegalisir pejabat berwenang;
    8.       Fotokopi registrasi Perusahaan Jasa Konsrtuksi yang dikeluarkan oleh lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dilegalisir pejabat berwenang;
    9. Fotokopi Sertifikat Perusahaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi atau Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
    10. Fotokopi registrasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
    11. Fotokopi Sertifikat untuk Tenaga Konstruksi yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau Asosiasi Perubahan Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
    12. Foto berwarna Pemilik/Pimpinan Perusahaan ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar;
    13. IUJK asli yang masih berlaku bagi permohonan her registrasi IUJK;
    14. IUJK lama asli bagi permohonan perpanjangan IUJK;
    15. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan fotokopi IUJK yang hilang bagi permohonan penggantian IUJK yang rusak dengan menunjukkan dan menyerahkan IUJK asli yang rusak.

b. Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing

  1. Memiliki tanda registrasi berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Kantor Cabang yang dilegalisir pejabat berwenang;
  3. Memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan bagi pengajuan oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia;
  4. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a kecuali angka 4.

8. IJIN USAHA BIDANG PARIWISATA

  1. Usaha Perorangan
  1. Mengisi formulir;
  2. Rekomendasi SKPD teknis terkait;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya;
  4. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
  5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
  6. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;
  7. Fotokopi bukti Kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila :
  1. Bukan Milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup, atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari1 (satu) lembar ali dan 1 (satu) lembar fotokopi;
  2. Pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.

8. Daftar kelengkapan peralatan yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pariwisata;

9. Daftar Pegawai yang bertugas dalam usaha pariwisata;

10. Pas Foto Berwarna terbaru Pemilik Usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

11. Bagi Warga Negara Asing (WNA) ditambahkan persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki Ijin Melakukan Usaha di Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga/Departemen yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

12. Khusus untuk Daftar Ulang Ijin Usaha Pariwisata dan Ijin Perluasan Uahan pariwisata, selain persyaratan diatas juga harus melampirkan asli Keputusan Ijin Usaha Pariwisata yang masih berlaku.

  1. Badan Usaha
  1. Mengisi Formulir;
  2. Rekomendasi SKPD teknis terkait;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 2 (dua);
  5. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
  6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
  7. Fotokopi Ijin Gangguan yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya;
  8. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;
  9. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila :
  1. Bukan Milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup, atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari1 (satu) lembar ali dan 1 (satu) lembar fotokopi;
  2. Pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.

10. Daftar kelengkapan peralatan yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pariwisata;

11. Daftar Pegawai yang bertugas dalam usaha pariwisata;

12. Pas Foto Berwarna terbaru Pemilik Usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

13. Profil Perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi :

  1. Struktur Organisasi;
  2. Daftar Riwayat Pengalaman kegiatan perusahaan;
  3. Daftar Tenaga Ahli;
  4. Lingkup kegiatan perusahaan;
  5. Aspek Keuangan.

c. Bagi Badan Usaha Asing ditambahkan persyaratan sebagai         berikut :

  1. Memiliki Ijin Melakukan Usaha di Indoensia yang dikeluarkan oleh Lembaga/Departemen yang berwenang;
  2. Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia;
  3. Memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan.

d. Khusus untuk Daftar Ulang Ijin Usaha Pariwisata dan Ijin Perluasan Usaha pariwisata, selain persyaratan diatas juga harus melampirkan asli Keputusan Ijin Usaha Pariwisata yang masih berlaku.

9. IJIN SIUP

  • Perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas :
    1. Mengisi formulir ;
    2. Fotokopi Akta Pendiriaan Perusahaan beserta perubahannya yang sudah dilegalisir pejabat berwenang;
    3. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusuia yang dilegalisir pejabat berwenang;
    4. Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ Direktur Utama Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
    5. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
    6. Foto Kopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
    7. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pihak berwenang;
    8. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/ surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1v (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
    9. Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran 4 x 6 cm (3 lembar)
  • Perusahaan yang Berbadan Hukum Koperasi :
    1. Mengisi Formulir;
    2. Fotokopi AKta Pendirian Koperasi yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab atau Pengurus Koperasi, dengan menunjukkan aslinya;
    4. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
    5. Fotokopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
    6. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    7. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/ surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
    8. Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran 4 x 6 cm (3 lembar)
  • Perusahaan yang Berbadan Hukum CV/ Firma :
    1. Mengisi Formulir;
    2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab, dengan menunjukkan aslinya;
    4.   Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
    5.   Fotokopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
    6.   Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    7.   Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/ surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
    8. Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran 4 x 6 cm (3 lembar)
  • Usaha Perorangan/ Usaha Dagang :
    1. Mengisi Formulir;
    2. Fotokopi KTP Pemilik Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
    3. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
    4. Fotokopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
    5. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
    6. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/ surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

10. Persyaratan TDI, IUI, dan Perluasan Industri :

  1. Mengisi Formulir;
  2. Fotokopi KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik/ Direktur dan Komisaris bagi Perusahaan Berbadan Hukum rangkap 3 (tiga), dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga);
  4. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga), dengan menunjukkan aslinya;
  5. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga);
  6. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterai cukup atau bukti/ surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
  7. Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/ Direktur ukuran 4 x 6 cm (3 lembar);
  8. Untuk Ijin Perluasan Industri harus menyertakan IUI atau TDI asli.

11. Izin Lingkungan

  1. Persyaratan
  1. mengisi formulir bermaterai cukup;
  2. foto kopi KTP dengan menunjukan aslinya;
  3. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  4. foto kopi NPWP;
  5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
  6. fotokopi Izin Lokasi terdahulu untuk pengajian perluasan/ perubahan;
  7. surat keterangan rencana kota/SKRK (advice planning) asli dan fotokopi;

b. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi  serta dilanjutkan:
  1. Kepala Bidang yang membidangi menyerahkan permohonan izin kepada Tim Teknis untuk dilakukan dilakukan penelitian dan pemeriksaan terkait dengan ketentuan teknis;
  2. permohonan izin yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis dicetakkan keputusan izin;
  3. Kepala Bidang yang membidangi memeriksa ketentuan teknis, persyaratan izin yang tertuang dalam keputusan izin dan rekomendasi dari Tim Teknis yang selanjutnya membubuhkan paraf pada keputusan izin;
  4. Kepala DPMPTSP menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi ;
  5. Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatanani oleh Kepala DPMPTSP;
  6. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:
  1. memberi Nomor Keputusan izin yang telah ditandatangani oelh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan;

c. Petugas Pengambilan Izin, menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

d. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin 14 (empat belas) hari kerja;

e. Retribusi Izin

Tidak dipungut retribusi/gratis

12. Izin PPLH

  1. Persyaratan
  1. Izin Pengelolaan Limbah Cair:
  1. mengisi formulir bermaterai cukup;
  2. foto kopi KTP dengan menunjukan aslinya;
  3. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
  4. foto kopi IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukkan aslinya;
  5. rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/ DELH/ DPLH/ Izin Lingkungan dan/ atau ANDALALIN);foto kopi Tanda Daftar Perusahaan;
  6. hasil uji lab 3 (tiga) bulan terakhir bersertifikat KAN;
  7. proposal teknis

b. Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3

  1. mengisi formulir bermaterai cukup;
  2. foto kopi KTP dengan menunjukan aslinya;
  3. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
  4. foto kopi IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukkan aslinya;
  5. rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/ DELH/ DPLH/ Izin Lingkungan dan/ atau ANDALALIN);foto kopi Tanda Daftar Perusahaan;
  6. Hasil uji laboratorium

2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi  serta dilanjutkan:
  1. Kepala Bidang yang membidangi menyerahkan permohonan izin kepada Tim Teknis untuk dilakukan dilakukan penelitian dan pemeriksaan serta peninjauan lapangan terkait dengan:
  2. penelitian dan validasi data yang diberikan pemohon dengan kondisi di lapangan;
  3. penelitian dan pemeriksaan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut;
  4. pembuatan berita acara peninjauan lapangan (BAPL);
  5. mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan teknis;
  6. Petugas Penerbitan mencetak Keputusan Izin yang sudah layak diterbitkan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Teknis (BAT) dari Dinas Lingkungan Hidup;
  7. Kepala Bidang yang membidangi  memeriksa ketentuan teknis, persyaratan izin yang tertuang dalam keputusan izin dan rekomendasi dari Tim Teknis yang selanjutnya membubuhkan paraf pada keputusan izin;
  8. Kepala DPMPTSP menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi;
  9. Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatanani oleh Kepala DPMPTSP;
  10. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:
  1. memberi Nomor Keputusan izin yang telah ditandatangani oelh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan;

11. Petugas Pengambilan Izin, menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan;

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin 14 (empat belas) hari kerja;

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut retribusi/ gratis

13. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

  1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah
  1. Persyaratan
  1. surat Permohonan Pengajuan izin usaha simpan pinjam;
  2. fotokopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
  3. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada bank umum atas nama koperasi dan/atau salah satu pengurus;
  4. daftar riwayat hidup dan susunan pengurus dan pengawas yang sudah dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Koperasi serta fotokopi kartu tanda penduduk pengurus, dan pengawas;
  5. fotokopi nomor rekening atas nama koperasi;
  6. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  7. Surat Keterangan Domisili Usaha; dan
  8. pas foto berwarna Ketua Koperasi ukuran 4x6 3 (tiga) lembar.

 2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi   serta dilanjutkan:
  1. untuk permohonan baru, permohonan izin diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi;
  2. untuk pembaharuan izin langsung diproses kelayakannya oleh Petugas yang membidanginya dari DPMPTSP;

c. Petugas Penerbitan, untuk permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau permohonan pembaharuan yang sudah mendapat kelayakan dari Petugas DPMPTSP yang membidanginya dicetakkan keputusan izinnya;

d. Kepala Bidang yang membidangi:

  1. memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan rekomendasi dari Tim Teknis untuk permohonan baru;
  2. memberi paraf Keputusan Izin.

e. Kepala DPMPTSP menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi;

f. Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;

g. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:

  1. memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP  atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan.

h. Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 7 (tujuh) hari kerja.

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

b. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah

  1. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu
  1. Persyaratan
  1. Surat permohonan pembukaan kantor cabang;
  2. fotokopi IUSP;
  3. Koperasi telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun (dengan melampirkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas 2 tahun terakhir);
  4. Mempunyai Daftar Nama anggota minimal                      20 (dua puluh) orang berdomisisli di Kota Malang dengan melampirkan foto kopi KTP;
  5. Alamat kantor cabang yang akan dibuka (SKDU);
  6. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  7. Modal kerja untuk kantor cabang;
  8. Fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
  9. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1(satu) tahun terakhir;
  10. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
  11. Rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun;
  12. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang;
  13. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi; dan
  14. Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang.

b. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi   serta dilanjutkan:
  1. untuk permohonan baru, permohonan izin diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi;
  2. untuk pembaharuan izin langsung diproses kelayakannya oleh Petugas yang membidanginya dari DPMPTSP;

3. Petugas Penerbitan, untuk permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau permohonan pembaharuan yang sudah mendapat kelayakan dari Petugas DPMPTSP  yang membidanginya dicetakkan keputusan izinnya;

4. Kepala Bidang yang membidangi:

  1. memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan rekomendasi dari Tim Teknis untuk permohonan baru;
  2. memberi paraf Keputusan Izin.

5. Kepala DPMPTSP  menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi ;

6. Sekretaris DPMPTSP  mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;

7. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:

  1. memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP  atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan.

8. Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

c. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 7 (tujuh) hari kerja.

d. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

14. Bidang Pertanian meliputi:

  1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah (tanaman pangan, hortikultura,perkebunan dan peternakan)
    1. Persyaratan
  1. mengisi Formulir Permohonan;
  2. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  3. NPWP;
  4. Surat Izin Tempat Usaha;
  5. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan;
  6. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan Skala;
  7. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang dimohon berasal dari kawasan hutan;
  8. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat;
  9. Izin Lingkungan; dan
  10. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi   serta dilanjutkan:
  1. untuk permohonan baru, permohonan izin diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi;
  2. untuk pembaharuan izin langsung diproses kelayakannya oleh Petugas yang membidanginya dari DPMPTSP ;

c. Petugas Penerbitan, untuk permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau permohonan pembaharuan yang sudah mendapat kelayakan dari Petugas DPMPTSP  yang membidanginya dicetakkan keputusan izinnya;

d. Kepala Bidang yang membidangi :

  1. memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan rekomendasi dari Tim Teknis untuk permohonan baru;
  2. memberi paraf Keputusan Izin.

e. Kepala DPMPTSP  menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi ;

f. Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;

g. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:

  1. memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP  atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan.

h. Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 7 (tujuh) hari kerja.

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

b. Izin Usaha rumah potong hewan (rumininansia:sapi, kambing, babi, rumah potong unggas)

  1. Persyaratan
  1. formulir Permohonan bermaterai cukup;
  2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Pengesahan dari Kemenkumham dan Perubahannya;
  3. fotokopi KTP dan NPWP Penanggung jawab/DirekturUtama Perusahaan;
  4. Izin Lingkungan dan salinan Dokumen Lingkungan Hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  5. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  6. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU);
  7. Profil Perusahaan yang meliputi Rencana kerja pembangunan unit usaha, struktur organisasi, personil;
  8. Rekomendasi sebagai produsen Benih/Bibit Ternak dan Pakan dari Dinas Pertanian atau Instansi Pengawas dan Pensertifikasi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; dan
  9. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar).

2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi serta dilanjutkan:
  1. untuk permohonan baru, permohonan izin diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi;
  2. untuk pembaharuan izin langsung diproses kelayakannya oleh Petugas yang membidanginya dari DPMPTSP;

c. Petugas Penerbitan, untuk permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau permohonan pembaharuan yang sudah mendapat kelayakan dari Petugas

d. DPMPTSP  yang membidanginya dicetakkan keputusan izinnya;

e. Kepala Bidang yang membidangi:

  1. memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan rekomendasi dari Tim Teknis untuk permohonan baru;
  2. memberi paraf Keputusan Izin.

f. Kepala DPMPTSP  menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi;

g. Sekretaris DPMPTSP  mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;

h. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:

  1. memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP  atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan.

i. Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 7 (tujuh) hari kerja.

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

c. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan

  1. Persyaratan
  1. formulir Permohonan bermaterai cukup;
  2. fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Perseorangan/Penanggungjawab Perusahaan;
  3. fotokopi Akte Pendirian badan usaha;
  4. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
  5. Surat Keterangan Domisili Usaha/ lokasi usaha perdagangan dari Desa/Kelurahan;
  6. Profil Usaha Perdagangan Obat Hewan dan keterangan tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan;
  7. fotokopi IMB atau perjanjian sewa/kontrak tempat; dan
  8. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2lembar);

2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikantanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
  2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang yang membidangi   serta dilanjutkan:
  1. untuk permohonan baru, permohonan izin diserahkan ke Tim Teknis untuk dimintakan rekomendasi;
  2. untuk pembaharuan izin langsung diproses kelayakannya oleh Petugas yang membidanginya dari DPMPTSP;

c. Petugas Penerbitan, untuk permohonan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau permohonan pembaharuan yang sudah mendapat kelayakan dari Petugas DPMPTSP  yang membidanginya dicetakkan keputusan izinnya;

d. Kepala Bidang yang membidangi:

  1. memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan dan rekomendasi dari Tim Teknis untuk permohonan baru;
  2. memberi paraf Keputusan Izin.

e. Kepala DPMPTSP  menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang yang membidangi;

f. Sekretaris DPMPTSP mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;

g. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan:

  1. memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  2. memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP  atas nama Kepala DPMPTSP;
  3. menyimpan berkas permohonan.

h. Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian Izin Usaha Simpan Pinjam 7 (tujuh) hari kerja.

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

d. Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Sakit Hewan Khusus:

  1. Persyaratan
  1. surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP;
  1. rekomendasi dari Otoritas Veteriner, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan administrasi (meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan) dan Berita Acara Pemeriksaan kelayakan tempat (persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner disesuaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bekerja sama dengan PDHI;
  2. surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
  3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon bagi usaha perorangan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab bagi usaha yang berbentuk badan, yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
  4. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha beserta perubahannya yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
  5. fotokopi Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang, bagi usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi bagi usaha perorangan atau fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan bagi usaha yang berbentuk badan;
  7. fotokopi IMB yang berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
  8. fotokopi Sertifikat kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau apabila tempat usaha bukan milik sendiri maka harus dilengkapi dengan dokumen asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa;
  9. pas foto berwarna Pemohon ukuran 4 x 6 cm.

2. Mekanisme Pelayanan

  1. Petugas Loket Permohonan Izin pada DPMPTSP  menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;
  2. untuk berkas yang sudah lengkap persyaratannya, Petugas memberikan nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon. Sedangkan untuk berkas yang belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
  3. Petugas menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Bidang yang membidangi   untuk diverifikasi;
  4. apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang yang membidangi   dinyatakan bahwa berkas permohonan telah sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang yang membidangi   membubuhkan paraf pada konsep Keputusan Izin Operasional untuk ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP . Namun apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang yang membidangi   dinyatakan bahwa berkas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang yang membidangi   menyampaikan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP  untuk menolak permohonan izin tersebut;
  5. Kepala DPMPTSP  menandatangani konsep Keputusan Izin Operasional yang telah diparaf oleh Kepala Bidang yang membidangi ;
  6. Petugas Pengambilan Izin, menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan tanda terima permohonan.

3. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian pemrosesan Izin Operasional 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Izin siap diserahkan kepada Pemohon.

4. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi izin.