Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Perijinan Kota Malang, yang memproses penerbitan 14 macam jenis perizinan. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perizinan dalam penerbitan Izin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

Tonggak peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kota Malang terjadi pada tahun 2006, dimana dilakukan pemangkasan birokrasi Prosedur Pelayanan Perizinan yang signifikan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang. Dimana hal yang paling mencolok adalah dalam hal penandatanganan Izin Gangguan (HO) yang semula di tandatangani oleh Walikota, pada saat itu dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perizinan. Serta adanya deregulasi peraturan walikota yang mengatur tentang mekanisme pelayanan perizinan (Perwal No. 13 Tahun 2006 dan Perwal No. 6 Tahun 2007) terutama pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana sebelum terbitnya 2 Peraturan Walikota diatas, seluruh permohonan IMB minimal lantai 2 (dua) diwajibkan melampirkan Perhitungan Konstruksi dan diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil, maka dengan terbitnya Perwal No. 6 Tahun 2007 yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil adalah bangunan dengan fungsi bangunan selain rumah (hunian) dengan jumlah lantai minimal 3 (tiga) lantai.

 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Malang membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai kelanjutan dari Dinas Perizinan Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah.

 

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditangani oleh BP2T adalah :

Pelayanan Perizinan PU :

  • Izin Mendirikan Bangunan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN
  • Izin Gangguan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN
  • Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pelayanan Perizinan Perekonomian :

  • Izin Reklame
  • Izin Trayek
  • Izin Usaha Angkutan
  • Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecuali Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
  • Tanda Daftar Industri
  • Izin Usaha Perindustrian (IUI)
  • Izin Perluasan Industri
  • Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Izin Usaha Operasional untuk Usaha Jasa Medik Veteriner

 

Pelayanan Perizinan Pariwisata dan Sosbud :

  • Izin Penyelenggaraan Tontonan
  • Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayanan dan Wisma Tamu
  • Tanda Daftar Usaha Pariwisata

 

Dalam upaya semakin meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta demi kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan, Pemerintah Kota Malang membangun Gedung Perkantoran Terpadu yang berada di Jl. Mayjen Sungkono, Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang.

2 M : Mempermudah Persyaratannya dan Mempercepat Izinnya!

Makna motto :

  • BP2T berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.

Komitmen / Maklumat janji layanan BP2T Kota Malang

  • Siap memberikan layanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan.
  • Siap mengikuti Globalisasi dalam layanan perizinan
  • Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perizinan
  • Siap menjalankan perizinan terpadu satu pintu di Kota Malang

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Penyusunan Program
  3. Sub Bagian Keuangan
  1. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (PU)
  2. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian
  3. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya
  4. Tim Teknis
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perizinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Sebagai unsur pelayan masyarakat di bidang perizinan, BP2T melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
  3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
  4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
  5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
  7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
  8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
  9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
  11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
  12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara
  14. berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  15. Pemberdayaan jabatan fungsional;
  16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan   tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

VISI

 

Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang cepat dan akuntabel

Adapun maksud dari penjelasan dari visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang adalah :

  • Pelayanan Perizinan artinya Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan, Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan.
  • Pelayanan Perizinan yang Cepat artinya cepat dalam menyelesaiakan Izin sesuai standar Operasional Prosedur dan cepat memperoleh informasi pelayanan
  • Akuntabel artinya dalam produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan aman.

PRINSIP-PRINSIP VISI

Pelayanan Perizinan Terpadu :

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perizinan serta Pembayaran Retribusi Perizinan. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan cukup di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Pelayanan Perizinan yang cepat :

  1. Cepat dalam Penyelesaian Izin sesuai dengan Standar Pelayanan Minimimal yang telah ditentukan.
  2. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan terutama persyaratan yang melibatkan instansi terkait disederhanakan.
  3. Cepat dalam Pemrosesan Izin baik yang dilaksanakan oleh BP2T maupun yang melibatkan instansi terkait ditunjang dengan SDM dan sarana yang memadai
  4. Cepat dalam memberikan Informasi Pelayanan yang transparan dan akuntabel, meliputi persyaratan mekanisme pelayanan, biaya retribusi, waktu penyelesaian serta penanganan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur.

Pelayanan Perizinan yang akuntabel :

  1. Produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman.
  1. Faktor-faktor pendukung BP2T dalam memberikan pelayanan yang berkualitas meliputi :
  2. SDM yang berkualitas dan profesional,
  3. Sarana dan prasarana yang memadai
  4. Teknologi Informasi (IT) digunakan secara maksimal untuk menunjang kinerja pelayanan (Sistem Informasi Management, website perizinan dan SMS gateway)

 

 

MISI

  • Meningkatkan Mutu Pelayanan Perzinan yang adil, terukur, berkualitas dan Akuntabel

Tujuan   : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel

Sasaran : Meningkatnya kualitas  pelayanan perizinan

Arah kebijakan :

  1. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan
  2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses perizinan
  3. Mengoptimalkan pelayanan perizinan yang berbasis Tehnologi Informasi (IT)
  4. Penanganan pengaduan dan menjaga kualitas pelayanan perizinan dengan SKPD terkait.
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi / penyuluhan di 5 (lima) kecamatan.
  6. Mewujudkan kualitas kinerja keuangan.
  7. Tujuan :      Meningkatnya Kualitas  Administrasi Keuangan

    Sasaran :   Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan

    Arah Kebijakan :

  8. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

 

 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai macam jenis kegiatan usaha dijalankan di wilayah Kota Malang, baik yang didirikan oleh masyarakat yang berasal dari Kota Malang maupun investor yang berasal dari luar daerah Kota Malang. Dengan berkembangnya roda perekonomian yang berasal dari berbagai usaha yang dijalankan di Kota Malang diharapkan pula dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah atas layanan perizinan yang diemban oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Selain itu dibangunnya website ini mempunyai tujuan agar dapat menjadi panduan dan dapat memberikan informasi layanan perizinan bagi para pengusaha, investor maupun masyarakat Kota Malang.

Akhirnya kami ucapkan Selamat Datang di Website Resmi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, selamat membaca, semoga informasi layanan perizinan yang kami berikan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi layanan perizinan. Selain itu besar harapan kami dengan fasilitas website perizinan ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan perizinan yang BP2T berikan.


 

An. Walikota Malang

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

 

 

 

Drs. INDRI ARDOYO, MSi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19580927 1990003 1 004